PKN · Bab 1 Budaya Politik

Pudjo Sumedi

24/08/2021 14:39:32

SMA 11 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Budaya Politik Bab 2 Budaya Politik Bab 3 Keterbukaan dan Keadilan Bab 4 Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional Bab 5 Hukum dan Peradilan Internasional

Halaman

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional

dilindungi oleh Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas XI

Penulis

: P

udjo Sumedi

Editor

: Amin Suprihatini

Perancang Kulit

: Sumadi

Layouter

: Martiningsih

Thomas Subardi

Sugeng Isnanto

Triningsih

Retno Widayanti

Vitalis Erna D.

Kristiyani

Ilustrator

: Doly Eny Khalifah

Puguh Suprianto

Ukuran Buku

: 17,6 × 25 cm

PUDJO Sumedi

Pendidikan Kewarganegaraan : untuk SMA/ MA/SMK Kelas XI / penulis, Pujo Sumedi ;

editor, Amin Suprihatini ; ilustrator, Doly Eny Khalifah, Puguh Suprianto. — Jakarta :

Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.

x, 202 hlm.: Foto.; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 199

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-676-6 (jil.2.2)

1. Kewarganegaraan —Studi dan Pengajaran I. Judul

II. Amin Suprihatini III. Doly Eny Khalifah IV. Puguh Suprianto

Hak Cipta Buku ini dialihkan Kepada Kementerian Pendidikan Nasional

dari Penulis Pudjo Sumedi

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh...

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

iii

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-

Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007,

telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan

kepada masyarakat melalui situs internet (

website

) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan

telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk

digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/

penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh

Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian

Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (

download

)

digandakan, dicetak,

dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang

bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh

Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses

sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada

di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa

kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami

menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran

dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu upaya membangkitkan

kembali semangat generasi muda dalam menghadapi setiap tantangan yang ada

terutama berkaitan dengan nilai-nilai kecintaan terhadap tanah air. Rasa

kecintaan terhadap tanah air memang sangat perlu untuk ditingkatkan di tengah

persaingan global saat ini. Inilah yang menjadi salah satu tujuan penyusunan

buku ini.

Buku

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

ini dikemas sedemikian rupa

sehingga mampu mewujudkan pembelajaran yang dinamis, inovatif, dan kreatif.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk membekali siswa agar memahami

konsepkonsep Pendidikan Kewarganegaraan dan mengaplikasikannya dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa yang mudah dimengerti disertai dengan

contoh kasus

up to date

, serta beragam kegiatan menarik, menjadikan buku ini

memiliki nilai lebih. Ketika siswa mempelajari buku ini siswa akan diajak untuk

menganalisis, berdiskusi, melakukan pengamatan, dan melakukan beragam

aktivitas menarik lainnya. Siswa juga akan dituntun untuk mengambil hikmah

dan makna yang terkandung dalam setiap pembelajaran.

Penulis berharap buku ini akan mampu mengantarkan siswa dalam meraih

kompetensi belajarnya. Siswa semakin paham terhadap kewajibannya sebagai

warga negara dan mampu menjadi warga negara yang baik. Atas tersusunnya

buku ini, penulis mengucapkan syukur kepada Allah swt. dan berterima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga buku ini selesai.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu,

saran dan kritik untuk perbaikan buku ini sangat penulis nantikan.

Jakarta, April 2010

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Kata Sambutan,

iiiiii

iii

Kata Pengantar,

iviv

Daftar Isi,Daftar Isi,

Daftar Isi,

Daftar Gambar,

viivii

vii

Pendahuluan,

Budaya Politik,

. Pengertian Budaya Politik,

B. Tipe-Tipe Budaya Politik,

C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik,

1717

D. Peran Serta dalam Budaya Partisipan ,

2727

Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani,

3535

. Hakikat Budaya Demokrasi,

3737

B. Budaya Demokrasi di Indonesia,

4242

C. Masyarakat Madani,

4444

D. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia,

4949

E. Perilaku Budaya Demokrasi dalam Kehidupan Sehari-hari,

5656

Keterbukaan dan Keadilan,

6161

. Pengertian Keterbukaan dan Keadilan,

6363

B. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan,

6767

C. Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,

7575

D. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan

Bernegara,

8585

Latihan Ulangan Semester,

9393

Diunduh

dari

BSE.Mahoni.com

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional,

101101

101

. Hubungan Internasional,

103103

103

B. Perjanjian Internasional,

108108

108

C. Perwakilan Diplomatik,

117117

117

D. Organisasi Internasional,

124124

124

E. Sikap Positif terhadap Kerja Sama dan Perjanjian Internasional,

140140

140

Hukum dan Peradilan Internasional,

145145

145

. Sistem Hukum Internasional,

147147

147

B. Sistem Peradilan Internasional,

158158

158

C. Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaiannya,

161161

161

D. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional,

175175

175

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas,

181 181

181

Glosarium,

191191

191

Indeks, Indeks,

Indeks,

194194

194

Daftar Pustaka,

199 199

199

Lampiran 1,

200 200

200

Lampiran 2,

202202

202

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

vii

Gambar 1.1

Kampanye politik mencerminkan budaya

partisipan, 2

Gambar 1.2

Ikut serta dalam pemilu merupakan salah

satu bentuk budaya politik, 3

Gambar 1.3

Unjuk rasa, salah satu bentuk aksi politik, 4

Gambar 1.4

Dukungan rakyat terhadap upaya pemerintah

dalam memberantas korupsi merupakan

contoh komponen kognitif dalam budaya

politik, 5

Gambar 1.5

Diskusi politik merupakan budaya politik

toleransi, 8

Gambar 1.6

Budaya politik yang memiliki sikap mental

absolut pernah terjadi pada era Orde

Baru, 8

Gambar 1.7

Golput dalam pemilu merupakan contoh

bentuk budaya politik parokial, 10

Gambar 1.8

Kegiatan kampanye menunjukkan budaya

politik partisipan, 12

Gambar 1.9

Afan Gaffar, 14

Gambar 1.10

Aksi sosial yang menunjukkan adanya

sosialisasi politik, 19

Gambar 1.11

Sekolah sebagai salah satu sarana proses

sosialisasi politik, 20

Gambar 1.12

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui

pembenahan institusi politik seperti

Mahkamah Agung, 21

Gambar 1.13

Komunikasi politik sangat berperan dalam

proses sosialisasi politik, 26

Gambar 1.14

Anggota masyarakat mempunyai hak yang

harus diperhatikan oleh negara, 28

Gambar 1.15

Memberikan suara dalam pemilu merupakan

contoh hak pasif warga negara Indonesia, 28

Gambar 1.16

Militer dapat dijadikan sebagai standar elite

yang mengendalikan kekuasaan, 29

Gambar 1.17

Gabriel A. Almond, 29

Gambar 1.18

Bagan bentuk partisipasi politik, 30

Gambar 2.1

Pemilu sebagai cerminan budaya

demokrasi, 36

Gambar 2.2

Kemerdekaan mengemukakan pendapat

dijamin oleh negara, 39

Gambar 2.3

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penyalur

aspirasi rakyat, 41

Gambar 2.4

Asosiasi kepala desa Tulung Agung menolak

saluran bantuan langsung tunai (BLT), 47

Gambar 2.5

Dekret Presiden 5 Juli 1959, 50

Gambar 2.6

Afan Gaffar, 51

Gambar 2.7

Simulasi pemilu bagi siswa sebagai pemilih

pemula, 57

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

viii

Gambar 3.1

Keterbukaan merupakan prasarat dalam

menciptakan pemerintahan yang bersih dan

transparan, 62

Gambar 3.2

Era keterbukaan berhubungan erat dengan

perkembangan teknologi informasi, 63

Gambar 3.3

Setiap warga negara memiliki kebebasan

untuk berpendapat sejauh tidak

bertentangan dengan semangat Pancasila

dan UUD 1945, 67

Gambar 3.4

Pejabat publik harus bersikap terbuka, 68

Gambar 3.5

Akses bebas bagi warga negara untuk

mengetahui beragam informasi didukung

oleh kemajuan teknologi informasi, terutama

televisi, 69

Gambar 3.6

Untuk memperoleh keadilan biasanya

diperlukan pihak ketiga sebagai

penegak, 72

Gambar 3.7

Konsensus dilakukan untuk mencapai

kesepakatan, 76

Gambar 3.8

Media massa mempunyai peran penting

dalam mempengaruhi baik buruknya

pelaksanaan pemerintahan. Misalnya

memberitakan kasus skandal Bank

Century, 86

Gambar 4.1

Pertemuan tingkat tinggi G-20 di Pittsburgh,

Amerika Serikat tanggal 24–25 September

2009, 102

Gambar 4.2

Hubungan dagang antarbangsa sudah terjadi

sejak berabad-abad yang lalu, 104

Gambar 4.3

Mochtar Kusumaatmadja, 108

Gambar 4.4

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

menyaksikan penandatanganan MoU antara

pemerintah Republik Indonesia dan Iran di

bidang pendidikan, 110

Gambar 4.5

Pertemuan para duta besar negara-negara

ASEAN dengan presiden terpilih Korea, Lee

Myung di Seoul, 120

Gambar 4.6

Duta besar negara Laos, Timor Lestee,

Italia, dan Rusia usai menyerahkan surat

kepercayaan kepada Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, 122

Gambar 4.7

Penandatanganan Deklarasi Bangkok, 126

Gambar 4.8

Patung Franklin Delano Roosevelt dan Sir

Winston Churchill, 133

Gambar 5.1

Kapal perang Indonesia berpatroli di perairan

Ambalat, 146

Gambar 5.2

Konvensi Wina 1963, 149

Gambar 5.3

Hugo Grotius sebagai bapak hukum

internasional, 152

Gambar 5.4

Hans Kelsen, 152

Gambar 5.5

Kantor Palang Merah Internasional di

Swiss, 154

Gambar 5.6

Oppenheim, 157

Gambar 5.7

Gedung Mahkamah Internasional, 159

Gambar 5.8

Negosiasi saat ini menjadi cara pertama

dalam menyelesaikan suatu sengketa, 165

Gambar 5.9

Pulau Sipadan–Ligitan, 177

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

”Jangan tanyakan apa yang dapat diberikan negara untuk Anda, tetapi

tanyakan apa yang dapat Anda berikan untuk negara”. Ungkapan singkat ini

terdengar sederhana, tetapi jika dicermati lebih jauh memiliki makna luar biasa

mendalam. Ungkapan tersebut menunjukkan salah satu wujud semangat

nasionalisme untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara. Ungkapan tersebut

menyadarkan kita bahwa sebagai bagian dari komponen bangsa, sudah

sepantasnya kita menunjukkan peran dalam mewujudkan tujuan negara dan

eksistensi bangsa.

Ada beragam cara yang dapat dilakukan untuk menunjukkan peran dalam

mencapai tujuan negara dan menjaga eksistensi bangsa. Akan tetapi, tidak setiap

orang menyadarinya. Kesadaran tersebut juga tidak akan tumbuh dengan

sendirinya. Diperlukan upaya-upaya khusus untuk menumbuhkan kesadaran

tersebut. Untuk tujuan inilah buku

Pendidikan Kewarganegaraan

ini disusun.

Buku

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

ini memuat materi-materi yang

akan menuntun siswa untuk menyadari perannya sebagai warga negara yang

baik. Buku

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

ini disusun berdasarkan Standar

Isi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Didalamnya mencakup materi mengenai budaya politik di Indonesia; budaya

demokrasi menuju masyarakat madani; sikap keterbukaan dan keadilan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara; hubungan internasional dan organisasi

internasional, serta; sistem hukum dan peradilan internasional.

Keseluruhan materi tersebut disampaikan dengan cara yang menarik, jauh

dari kesan menjemukan, mengajak siswa berpikir kritis, melakukan kegiatan

interaktif dan mengajak siswa untuk menarik makna dari setiap pengalaman

belajarnya. Keseluruhan materi tersebut tersaji dalam bagian-bagian berikut ini.

Peta Konsep,

membuka materi pembelajaran dengan alur yang disusun dalam

bentuk diagram alir. Peta konsep ini akan menjadi penunjuk siswa agar lebih

memahami alur pembelajaran dalam satu bab.

Apersepsi

, berisi uraian pengantar yang dapat mendorong siswa untuk

menggali lebih banyak informasi yang disajikan dalam bab dan sub bab. Pada

halaman ini juga terdapat

kata kunci

yang berisi konsep-konsep inti yang

menjadi petunjuk materi yang akan dipelajari dalam satu bab.

Uraian materi

disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mengalir

pada tiap-tiap bab dan sub bab.

Informasi

, memuat informasi tambahan yang menarik dan

up to date

yang

dapat menambah pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Uji Kecakapan

, memuat beragam kegiatan terkait dengan materi dan menyatu

dalam proses belajar. Dalam rubrik ini tersedia kegiatan-kegiatan yang akan

mengajak siswa untuk bersikap aktif dalam proses belajar mengajar. Di

dalamnya tersedia kegiatan berupa praktik, studi pustaka, analisis, diskusi,

presentasi, dan kegiatan lainnya yang menarik.

Renungan,

mengajak siswa untuk menarik makna dari pengalaman belajar

yang telah dilakukan setelah menyelesaikan pembelajaran dalam satu bab.

Ringkasan

, berisi intisari dari materi satu bab.

8. Latihan Soal, berisi soal-soal uraian pilihan yang menuntut siswa untuk

berpikir kritis.

Latihan Ulangan Semester

dan

Latihan Ulangan Kenaikan Kelas

memuat soal-

soal pilihan ganda dan soal uraian yang akan mengukur kompetensi siswa.

Penyajian pembelajaran seperti di atas diharapkan akan semakin me-

ningkatkan kesadaran siswa mengenai perannya sebagai warga negara yang baik.

Dengan landasan pembelajaran seperti di atas diharapkan akan lahir bangsa yang

cerdas, bertanggung jawab, dan lebih peduli dengan keberlangsungan negara.

Berawal dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mustahil generasi

muda bangsa kita akan tampil sebagai warga bangsa yang sangat diperhitungkan

dalam kancah persaingan global.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Budaya Politik

Pengertian

Budaya Politik

Tipe-Tipe

Budaya Politik

Berdasarkan

Sikap yang

Ditunjukkan

Berdasarkan

Sikap terhadap

Tradisi dan

Perubahan

Berdasarkan

Orientasi Politik

Sosialisasi

Pengembangan

Budaya Politik

Pengertian

Sosialisasi Politik

Pentingnya

Sosialisasi Politik

Bagi Pengembangan

Budaya Politik

Mekanisme

Sosialisasi

Budaya Politik

Peran Serta

dalam Budaya

Partisipan

Pengertian

Partisipasi

Politik

Bentuk

Partisipasi

Politik

Masyarakat

Peran Aktif

dalam

Budaya

Politik di

Berbagai

Lingkungan

Pengertian

Politik

Budaya

Menurut

Para Ahli

Pengertian

Umum

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Menjelang pelaksanaan pemilihan umum, bendera-

bendera partai politik membanjiri pinggir jalan. Partai-

partai politik yang ada berlomba-lomba menarik simpati

rakyat melalui bendera partai. Dalam hal ini, bendera

partai politik dijadikan sebagai alat peraga kampanye

politik.

Itulah salah satu contoh bentuk budaya politik. Masih

banyak bentuk budaya politik yang lainnya. Apa sajakah

itu? Tahukah Anda apa sebenarnya budaya politik itu?

Temukan jawabannya pada uraian materi berikut ini.

• budaya

• politik

• sosialisasi

• komunikasi

• partisipasi

Gambar 1.1

Kampanye politik

mencerminkan budaya politik

partisipan.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

A. Pengertian Budaya Politik

Manusia selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Oleh karena itu, manusia selalu berinteraksi atau berhubungan dengan manusia

lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk hubung-

an antarmanusia dalam masyarakat adalah hubungan yang bersifat politik.

Terjadinya hubungan antarmanusia yang bersifat politik mencerminkan

adanya budaya politik dalam masyarakat. Budaya politik dalam kehidupan

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain akan berbeda-beda. Hal

ini sesuai dengan tipe-tipe budaya politik masyarakat setempat. Apa

sebenarnya pengertian budaya politik itu?

Budaya politik berasal dari dua kata, yaitu budaya dan politik. Kata

budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu

buddhayah

Buddhayah

ini merupakan bentuk jamak dari

buddhi

, yang berarti akal atau

budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan

berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal. Akal hanya dimiliki oleh

manusia sehingga hanya manusialah yang berbudaya. Menurut E.B. Taylor,

kebudayaan adalah sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-

kemampuan lain, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia

sebagai anggota masyarakat.

Adapun kata politik berasal dari

bahasa Yunani, yaitu

polis

, yang berarti

kota atau negara kota. Politik mengan-

dung pengertian adanya hubungan

khusus antara manusia yang hidup ber-

sama, yang menimbulkan adanya aturan,

kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam

bahasa Arab disebut

Siyasah

atau dalam

bahasa Inggris disebut

politics

, yang berarti

sebagai suatu cara yang digunakan untuk

mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya

politik mempunyai lingkup yang luas.

Lingkup politik meliputi negara, kekuasa-

an, pengambilan keputusan, kebijakan,

dan pembagian nilai-nilai dalam masyarakat.

Berdasarkan pengertian

budaya

dan

politik

tersebut, dapat kita pahami

pengertian budaya politik secara umum. Selain itu, banyak para ahli politik

yang memberikan pendapatnya tentang pengertian budaya politik.

Bagaimanakah pengertian budaya politik secara umum? Bagaimana pula

pendapat para ahli tentang pengertian budaya politik? Agar lebih jelas, mari

kita pahami satu per satu.

Sumber:

www.pulau.madura.com

▼

Gambar 1.2

Ikut serta dalam pemilu merupakan salah satu

bentuk budaya politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1. Pengertian Budaya Politik Menurut Para Ahli

Terdapat banyak sarjana ilmu politik yang telah mengkaji tema budaya

politik sehingga terdapat variasi konsep tentang budaya politik. Akan

tetapi, jika diamati dan dikaji lebih jauh tentang derajat perbedaan konsep

tersebut tidak begitu besar sehingga tetap dalam satu pemahaman dan

rambu-rambu yang sama. Pengertian dari beberapa ahli ilmu politik

tentang budaya politik sebagai berikut.

a. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.

Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan

yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-

pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

b. Roy Macridis

Menurut Roy Macridis, budaya politik sebagai tujuan bersama

dan peraturan yang harus diterima bersama.

Robert Dahl

Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan

pola-pola yang berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya

politik yang penting menurut Robert Dahl adalah orientasi pe-

mecahan masalah, apakah pragmatis atau rasionalistis.

d. Samuel Beer

Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi

tentang cara pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa

yang harus dilakukan oleh pemerintah.

e .

Almond dan Verba

Budaya politik adalah suatu

sikap orientasi yang khas dari

warga negara terhadap sistem

politik dan aneka ragam bagian-

nya serta sikap terhadap peran-

an warga negara yang ada di

dalam sistem itu.

Lucian Pye

Budaya politik lebih dilihat

pada aspek perkembangan politik

di negara berkembang dengan

sistem pokok menyangkut wa-

wasan politik, bagaimana hu-

bungan antara tujuan dan cara

standar untuk penilaian aksi-

aksi politik, serta nilai-nilai yang

menonjol bagi aksi politik.

(Sumber: A. Rahman H.I. 2007: 267–269)

Sumber:

www.eramuslim.com

▼

Gambar 1.3

Unjuk rasa, salah satu bentuk aksi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Berdasarkan beberapa pengertian dalam arti umum atau menurut

para ahli, dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya

politik sebagai berikut.

a. Konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek nonperilaku

aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai

perilaku nonaktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan

kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan

Gabriel A.

Almond

memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis

dari

sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting bagi

berjalannya sebuah sistem politik.

b. Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem

politik. Artinya, setiap kita berbicara budaya politik tidak akan lepas

dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam

sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri atas

komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik.

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, seseorang akan memiliki

orientasi yang berbeda terhadap sistem politik. Misalnya, orientasi

politik terhadap lembaga politik, lembaga legislatif, dan lembaga

eksekutif.

Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan

komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam

jumlah besar) atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau

wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman,

bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara

secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik

yang ideal.

Itulah batasan konsep tentang budaya

politik. Almond dan Verba berpendapat

bahwa budaya politik dapat terlihat dari

sikap individu terhadap seperangkat

objek dan proses sosial yang bersifat

khusus. Objek yang dimaksudkan di sini

adalah sistem politik. M

enurut Almond

dan Verba pada sistem politik terdapat

tiga komponen budaya yang saling

menunjang.

1. Komponen kognitif, yaitu penge-

tahuan dan kepercayaan pada

politik, tokoh-tokoh pemerintah,

kebijaksanaan yang diambil atau

simbol-simbol yang dimiliki dalam

sistem politiknya, peranan dan

segala kewajibannya, serta

input

dan

output

-nya.

Sumber:

www.trenggalekjelita.web.id

▼

Gambar 1.4

Dukungan rakyat terhadap upaya pemerintah

dalam memberantas korupsi merupakan

contoh komponen kognitif dalam budaya

politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

2. Komponen afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik tertentu yang

dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu serta pe-

ranan para aktor dan penampilannya.

3. Komponen evaluasi, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek

politik yang secara tipikal (khas) melibatkan kombinasi standar nilai dan

kriteria dengan informasi dan perasaan yang memang telah dimiliki

seseorang.

2. Pengertian Umum Budaya Politik

Pengertian umum tentang budaya politik meliputi hal-hal berikut.

a. Budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri atas

pengetahuan, adat istiadat, takhayul, dan mitos. Kesemuanya dikenal

dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut

memberikan alasan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai

dan norma lain.

b. Budaya politik dapat dilihat dari aspek doktrin dan aspek generiknya.

Aspek doktrin menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme,

demokrasi, atau nasionalisme. Aspek generik menganalisis bentuk,

peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militan, utopis, terbuka,

atau tertutup.

Hakikat dan ciri budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai

adalah prinsip dasar yang melandasi suatu pandangan hidup yang

berhubungan dengan masalah tujuan.

d. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap

terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain

dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau

mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (memper-

tahankan

status quo

atau mendorong mobilitas), dan prioritas

kebijakan (menekankan ekonomi atau politik).

Berdasarkan pengertian umum tentang budaya politik tersebut, dapat

kita pahami bahwa pada dasarnya budaya politik adalah perwujudan

nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa atau

negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan politik kenegaraan.

Hasil Orientasi Seseorang terhadap Sistem Politik

Ada tiga penyebutan atas hasil orientasi seseorang terhadap sistem politik sebagai

berikut.

1. Alegienasi

Alegienasi adalah orientasi yang setia atau mendukung. Alegienasi mempunyai

ciri orientasi yang positif atau mendukung, baik orientasi kognitif, afektif, maupun

evaluatif terhadap objek politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

2. Apati

Apati adalah orientasi yang bersifat apatis atau acuh. Apati ini mempunyai ciri

orientasi kognitif yang positif, tetapi orientasi afektif dan evaluatifnya nol atau masa

bodoh. Dapat juga dikatakan tidak memiliki orientasi terhadap objek politik tersebut.

3. Alienasi

Alienasi adalah orientasi yang terasing atau menolak. Alienasi ini memiliki orientasi

kognitif yang positif atau mengetahui dan memahami suatu objek politik, tetapi orientasi

afektif dan evaluatifnya negatif atau tidak mendukung (menolak).

Menurut Almond dan Verba, objek dari budaya politik adalah sistem politik. Dapat

juga dikatakan bahwa teori tentang budaya politik merupakan salah satu bentuk teori yang

dikembangkan dalam memahami sistem politik. Sistem politik adalah suatu mekanisme

seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama

lain yang menunjukkan suatu proses yang ajek, yang mengandung dimensi waktu, yaitu

masa lampau, kini, dan mendatang. Dalam sistem politik antara lain terdapat proses

perumusan kebijakan publik. Bagaimanakah proses perumusan kebijakan publik dalam

sistem politik Indonesia? Coba Anda diskusikan dengan teman Anda! Tuliskan hasil diskusi

Anda pada lembar tugas dan presentasikan di depan kelas! Kumpulkan hasil diskusi yang

telah Anda presentasikan kepada guru untuk dinilai!

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

Budaya politik dalam suatu masyarakat atau bangsa dapat diketahui

melalui tipe-tipe budaya politik yang ada dalam masyarakat setempat. Oleh

karena itu, budaya politik pada setiap masyarakat dapat berbeda-beda. Begitu

juga dengan budaya politik yang berkembang di Indonesia akan berbeda

dengan negara lain. Bagaimanakah budaya politik yang berkembang di In-

donesia? Sebelum sampai pada bahasan tentang budaya politik yang

berkembang di negara Indonesia, alangkah baiknya jika Anda pahami terlebih

dahulu tipe-tipe budaya politik yang biasa diterapkan di berbagai negara.

1. Tipe-Tipe Budaya Politik di Berbagai Negara

Tipe budaya politik yang berlaku di negara-negara pada umumnya

dapat dibedakan berdasarkan penggolongannya. Misalnya berdasarkan

sikap yang ditunjukkan, sikap terhadap tradisi dan perubahan, serta ber-

dasarkan orientasi politiknya. Agar lebih jelas, simak berbagai penggolong-

an tipe budaya politik berikut ini.

a. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap yang Ditunjukkan

Pada negara yang memiliki sistem ekonomi dan teknologi yang

kompleks, menuntut kerja sama yang luas untuk memperpadukan

modal dan keterampilan. Jiwa kerja sama dapat diukur dari sikap

orang terhadap orang lain. Pada kondisi ini budaya politik memiliki

kecenderungan sikap militan atau toleransi. Bagaimanakah tipe

budaya militan dan toleransi tersebut?

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1) Budaya Politik Militan

Budaya politik yang tidak memandang perbedaan sebagai usaha

mencari alternatif yang terbaik, tetapi di

pandang sebagai usaha jahat

dan menantang. Jika terjadi krisis, yang dicari adalah kambing

hitamnya, bukan disebabkan oleh peraturan yang salah dan masalah

yang mempribadi selalu sensitif dan membakar emosi.

2) Budaya Politik Toleransi

Budaya politik yang pe-

mikirannya berpusat pada

masalah atau ide yang harus

dinilai, berusaha mencari

konsensus yang wajar dengan

selalu membuka pintu untuk

bekerja sama, sikap netral

atau kritis terhadap ide orang,

tetapi bukan curiga terhadap

orang.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpul-

kan sebagai berikut. Jika pernyataan umum dari pimpinan masyarakat

bernada sangat militan, hal itu dapat menciptakan ketegangan dan

menumbuhkan konflik. Kesemuanya itu menutup jalan bagi per-

tumbuhan kerja sama. Sebaliknya, pernyataan dengan jiwa toleransi

hampir selalu mengundang kerja sama.

b. Tipe Budaya Politik Berdasarkan Sikap terhadap Tradisi dan

Perubahan

Berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan, budaya politik

dapat digolongkan sebagai berikut.

1) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Absolut

Budaya politik yang

empunyai sikap mental

absolut memiliki nilai-nilai

dan kepercayaan yang di-

anggap selalu sempurna dan

tidak dapat diubah lagi. Usaha

yang diperlukan adalah

intensifikasi dari kepercayaan,

bukan kebaikan. Pola pikir

demikian hanya memberikan

perhatian pada hal yang

selaras dengan mentalnya

dan menolak hal-hal yang

baru.

Sumber:

www.kompas.com

▼

Gambar 1.6

Budaya politik yang memiliki sikap mental

absolut pernah terjadi pada era Orde Baru.

Sumber:

www.kemitraan.or.id

▼

Gambar 1.5

Diskusi politik merupakan budaya politik

toleransi.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Budaya politik yang bernada absolut bisa tumbuh dari tradisi,

jarang bersifat kritis terhadap tradisi, dan hanya berusaha

memelihara kemurnian tradisi. Oleh karena itu, tradisi selalu

dipertahankan dengan segala kebaikan dan keburukan. Kesetiaan

yang absolut terhadap tradisi tidak memungkinkan pertumbuhan

unsur baru.

2) Budaya Politik yang Memiliki Sikap Mental Akomodatif

Struktur mental yang bersifat akomodatif biasanya terbuka

dan bersedia menerima apa saja yang dianggap berharga. Ia dapat

melepaskan ikatan tradisi, kritis terhadap diri sendiri, dan bersedia

menilai kembali tradisi berdasarkan perkembangan masa kini.

Berdasarkan kedua tipe budaya politik tersebut dapat disimpul-

kan sebagai berikut. Tipe absolut dari budaya politik sering meng-

anggap perubahan sebagai suatu yang membahayakan. Tiap per-

kembangan baru dianggap sebagai suatu tantangan yang berbahaya

yang harus dikendalikan. Perubahan dianggap sebagai penyimpangan.

Adapun tipe akomodatif dari budaya politik melihat perubahan hanya

sebagai salah satu masalah untuk dipikirkan. Perubahan mendorong

usaha perbaikan dan pemecahan yang lebih sempurna.

Tipe Budaya Politik Berdasarkan Orientasi Politik

Realitas yang ditemukan dalam budaya politik, ternyata memiliki

beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan

karakter-karakter dalam budaya politik, setiap sistem politik akan

memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam

tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki

karakteristik berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masya-

rakat,

Gabriel Almond

mengklasifikasikan budaya politik sebagai

berikut.

) Budaya politik parokial

(parochial political culture

), yaitu tingkat

partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor

kognitif (misalnya, tingkat pendidikan relatif rendah).

2) Budaya politik kaula

(subject political culture)

, yaitu masyarakat

bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya)

tetapi masih bersifat pasif.

3) Budaya politik partisipan

(participant political culture)

, yaitu

budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat

tinggi.

(Sumber: A. Rahman H.I. 2007: 270)

Bagaimanakah karakteristik dari budaya politik parokial, budaya

politik kaula atau subjek, dan budaya politik partisipan? Perhatikan

pembahasan berikut ini.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1) Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik yang

paling rendah. Dalam budaya politik ini masyarakat tidak

merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara,

mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas.

Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka

tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem

politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang

membicarakan masalah-masalah politik. Budaya politik ini juga

mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat

maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan

kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul,

ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik.

Tidak munculnya pe

rasaan kompetensi politik

dan keberdayaan politik

tersebut menyebabkan sulit-

nya membangun demokrasi

dalam budaya politik parokial.

Demokrasi dalam budaya

politik parokial hanya dapat

dibangun jika terdapat

institusi-institusi dan perasa-

an kewarganegaraan baru.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa

budaya politik parokial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

a) Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai objek umum,

objek-objek

input

, objek-objek

output

, dan pribadi sebagai

partisipan aktif mendekati nol.

b) Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam

masyarakat.

c) Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan

terhadap perubahan komparatif yang diinisiasikan oleh sistem

politik.

d) Kaum parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem

politik.

e) Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang

lebih sederhana ketika spesialisasi politik berada pada jenjang

sangat minim.

Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih

bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.

Sumber:

media.vivanews.com

▼

Gambar 1.7

Golput dalam pemilu merupakan contoh bentuk

budaya politik parokial.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

2) Budaya Politik Kaula atau Subjek

Budaya politik kaula atau subjek lebih rendah satu derajat dari

budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap

memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki

perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam

cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik,

tetapi tidak bangga terhadap sistem politik negaranya dan perasaan

komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa

tidak nyaman jika membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit berkembang dalam masyarakat dengan budaya

politik subjek karena tiap-tiap warga negaranya tidak aktif. Perasa-

an berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah

melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu, mereka juga me-

miliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah

sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang

tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya

sistem politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya

kaula atau subjek sebagai berikut.

) Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem

politik yang diferensiatif dan aspek

output

dari sistem itu. Akan

tetapi, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input secara

khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif

mendekati nol.

b) Para subjek menyadari adanya otoritas pemerintah.

c) Hubungannya terhadap sistem politik secara umum dan

terhadap

output

, administratif secara esensial merupakan

hubungan yang pasif.

d) Orientasi subjek lebih bersifat afektif dan normatif daripada

kognitif.

Tipe budaya kaula atau subjek ini antara lain diterapkan oleh

golongan bangsawan Prancis. Mereka sangat menyadari adanya

institusi demokrasi, tetapi secara sederhana hal ini tidak memberi

keabsahan kepada mereka.

3) Budaya Politik Partisipan

Kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti

bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhati-

an terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap

sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan hal

tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mem-

pengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa

tingkatan. Mereka juga memiliki kemauan untuk mengorganisasi-

kan diri dalam kelompok-kelompok protes jika terdapat praktik-

praktik pemerintahan yang tidak

fair.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi

tumbuh suburnya demokrasi karena adanya harmonisasi

hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal itu ditunjukkan

oleh tingkat kompetensi politik warga negara yang tinggi dalam

menyelesaikan sesuatu hal secara politik. Warga negara merasa

memiliki peran politik. Mereka merasa perlu untuk terlibat dalam

proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam

politik. Selain itu, warga negara berperan sebagai individu yang

aktif dalam masyarakat secara sukarela karena adanya saling

percaya (

trust

) antarwarga negara. Oleh karena itu, dalam konteks

politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat

secara politik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan ciri budaya

partisipan sebagai berikut.

a ) Frekuensi orientasi politik sistem sebagai objek umum, objek-

objek

input

output

, dan pribadi sebagai partisipan aktif

mendekati satu.

b) Bentuk kultur politik

anggota-anggota ma-

syarakat cenderung

diorientasikan secara

eksplisit. Masyarakat

pun aktif terhadap sistem

politik secara kompre-

hensif. Selain itu, masya-

rakat juga aktif terhadap

struktur dan proses politik

serta administratif (aspek

input

dan

output

sistem

politik).

c) Anggota masyarakat bersikap partisipatif terhadap objek

politik (tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi).

d) Masyarakat berperan sebagai aktivis.

Contoh masyarakat atau bangsa yang memiliki tipe budaya

politik partisipan, menurut studi Almond dan Verba adalah

Inggris dan Amerika Serikat.

Itulah tiga tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya.

Meskipun ketiga tipe budaya politik tersebut jelas kriteria dan ciri-

cirinya, dalam kenyataannya tidak ada satu pun negara yang memiliki

budaya politik murni partisipan, pariokal, atau subjek. Akan tetapi,

terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut. Menurut

Almond

dan

Verba

, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek)

tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.

Sumber:

damai3.firmandwi.com

▼

Gambar 1.8

Kegiatan kampanye menunjukkan budaya

politik partisipan.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1) Budaya Politik Parokial-Subjek (The Parochial-Subject Culture)

Bentuk budaya campuran (subjek-parokial) ini merupakan

peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju pola

budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik). Contoh budaya

ini adalah bentuk-bentuk klasik kerajaan, seperti kerajaan-

kerajaan di Afrika, Rusia (Jerman), dan Kekaisaran Turki.

2) Budaya Politik Subjek-Partisipan (The Subject-Participant

Culture)

Bentuk budaya campuran (subjek-partisipan) merupakan

peralihan atau perubahan dari budaya subjek (pemerintahan yang

sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis). Contoh

negara yang memiliki tipe budaya campuran ini adalah Prancis,

Jerman, dan Italia.

3) Budaya Politik Parokial-Partisipan (The Parochial-Participant

Culture)

Bentuk budaya campuran (parokial-partisipan) ini merupakan

peralihan atau perubahan dari pola budaya parokial menuju

budaya partisipan. Tipe budaya campuran ini terdapat banyak

di negara-negara berkembang yang sedang melaksanakan

pembangunan politik. Pada umumnya, di negara-negara

berkembang budaya politik yang dominan adalah budaya

parokial. Meskipun demikian, norma-norma struktural yang

diperkenalkan biasanya bersifat partisipan dan demi keselarasan

mereka menuntut suatu budaya partisipan. Hal ini sering

menimbulkan ketimpangan antara struktur yang menghendaki

sifat partisipan dengan budaya alami yang masih bersifat parokial.

Bagaimanakah dengan budaya politik di Indonesia? Agar lebih

jelas, mari kita simak uraian berikut ini.

2. Tipe Budaya Politik Masyarakat Indonesia

Kita tahu bahwa dalam kenyataannya tidak ada budaya politik yang

diterapkan secara murni. Begitu juga budaya politik di Indonesia. Tipe

budaya politik masyarakat Indonesia menurut beberapa tokoh seperti

berikut.

a. Menurut Afan Gaffar

Menurut Afan Gaffar, budaya politik Indonesia mempunyai ke-

cenderungan berikut.

) Adanya hierarki yang tegas, seperti berikut.

a) Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di

Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis.

b) Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dengan adanya

pemilahan tegas antara minoritas penguasa dan rakyat pada

umumnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Pihak yang membentuk semua

agenda publik, termasuk me-

rumuskan kebijakan adalah

penguasa/pemerintah, se-

dangkan rakyat cenderung

disisihkan dari proses politik.

(Sumber: Affan Gaffar. 2004:

106–118)

2) Kecenderungan patronage (men-

cari perlindungan) tercermin

dalam bentuk kegiatan berikut.

a) Pola hubungan yang bersifat

individual dan antardua

individu, yaitu

patron-client

atau

”Bapakisme”.

b) Dalam kehidupan politik, budaya politik semacam ini tampak

pada perilaku politisi yang lebih mencari dukungan dari atas

daripada menggali dukungan dari basisnya (bawah).

3) Kecenderungan neopatrimonialistik yang mengandung pengertian

sebagai berikut.

Negara sudah memiliki atribut atau kelengkapan

yang sudah modern dan rasional, tetapi masih memperlihatkan

atribut yang patrimonial, yaitu negara masih dianggap milik

pribadi atau kelompok pribadi sehingga diperlakukan layaknya

sebuah keluarga.

b. Rusadi Kantaprawira

Rusadi Kantaprawira memberikan gambaran sementara tentang

budaya politik Indonesia sebagai berikut.

) Konfigurasi subkultur atau subbudaya di Indonesia masih ber-

aneka ragam. Keanekaragaman subkultur ini ditanggulangi berkat

usaha pembangunan bangsa (

nation building

) dan pembangunan

karakter (

character building

2) Budaya politik Indonesia bersifat parokial-kaula di satu pihak dan

budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi massa masih

ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul

tanggung jawab politiknya (mungkin disebabkan oleh isolasi dari

kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme,

dan ikatan primordial). Di lain pihak, kaum elitenya sungguh-

sungguh merupakan partisipan yang aktif (mungkin disebabkan

oleh pengaruh pendidikan modern). Kaum elite kadang-kadang

bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor

penyebab disintegrasi seperti agama, dan kesukuan. Dengan kata

Sumber:

www.tokohindonesia.com

▼

Gambar 1.9

Afan Gaffar

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

lain, kebudayaan politik Indonesia merupakan ”

mixed political

culture

” yang diwarnai dengan besarnya pengaruh kebudayaan

politik parokial-kaula.

3) Sifat ikatan primordial masih berurat berakar yang dikenal melalui

indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagama-

an, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu,

puritanisme, dan nonpuritanisme. Selain itu, salah satu petunjuk

masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya

politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat ketika

usaha gerakan kaum elite langsung mengeksploitasi dan

menyentuh substruktur sosial dan subkultur untuk tujuan

perekrutan dukungan.

4) Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi

sikap paternalisme dan patrimonial. Sebagai indikatornya dapat

disebutkan antara lain bapakisme dan sikap asal bapak senang.

Di Indonesia budaya politik tipe parokial-kaula (subjek) lebih

mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi

masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau me-

nundukkan diri pada proses

output

dari penguasa.

5) Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala

konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar

sebagai tradisi dalam masyarakat.

Itulah gambaran budaya politik masyarakat Indonesia. Budaya politik

masyarakat Indonesia tersebut mengakibatkan berkembangnya budaya

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara. Salah satu contohnya adalah pengangkatan seseorang pada

jabatannya cenderung tidak berdasarkan prestasi, tetapi bergantung pada

tindakan kolusi dan nepotisme. Padahal, peraturan tentang pengangkatan

sudah ada, namun tidak ditaati.

Selain itu, dalam budaya politik Indonesia terdapat tindakan-tindakan

mempolitisasi agama yang dilakukan dengan cara-cara seperti berikut.

a. Menggunakan ayat-ayat tertentu dari agama yang dapat membenar-

kan suatu tindakan tertentu.

b. Mengerahkan massa turun ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi

atau pawai di jalanan yang istilah lainnya adalah ”tekanan dari

jalanan”.

Berdasarkan dampak dari budaya politik Indonesia pada era Orde

Baru tampak jelas bahwa budaya politik masyarakat Indonesia pada era

Orde Baru masih bersifat rendah. Belum adanya kesadaran dari

masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi dalam mempengaruhi

pengambilan kebijakan publik pada beberapa tingkatan. Mereka juga

belum memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

kelompok protes jika terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak

fair

. Bagaimanakah dengan budaya politik masyarakat Indonesia pada

era reformasi?

Pada era reformasi budaya politik Indonesia sudah mengalami

perubahan. Tingkat kesadaran warga masyarakat terhadap partisipasi

dalam perumusan kebijakan publik mulai tumbuh. Oleh karena itu, budaya

politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjek-

partisipan, yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubah-

an dari budaya subjek (pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya

partisipan (demokratis). Sebagai warga masyarakat sekaligus warga

negara yang baik, Anda mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan

budaya politik yang partisipan. Dengan demikian, akan tercipta pe-

merintahan yang demokratis, jujur, dan adil, bebas dari segala bentuk

kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada tanggal 9 April 2009 pemerintah Indonesia melaksanakan pemilu anggota

legislatif. Pemilu diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih.

Keikutsertaan warga masyarakat dalam pemilu mencerminkan adanya budaya partisipan.

Hasil pemilu 2009 pada tanggal 22 April 2009 sebagai berikut.

Tabel

Hasil Pemilu 2009

No.

Partai Politik

Jumlah Suara

Persentase

Demokrat (31)

1.663.397

20,07%

Golkar (23)

1.215.233

14,67%

PDIP (28)

1.198.531

14,46%

PKS (8)

686.790

8,29%

PAN (9)

513.010

6,19%

PPP (24)

440.586

5,32%

PKB (13)

414.704

5,00%

Gerindra (5)

375.113

4,53%

Hanura (1)

291.999

3,52%

10.

PBB (27)

158.455

1,91%

11.

PKPB (2)

134.140

1,62%

12.

PKNU (34)

116.251

1,40%

13.

PPRN (4)

96.253

1,16%

14.

PDS (25)

95.786

1,16%

15.

PBR (29)

87.981

1,06%

16.

PKPI (7)

79.031

0,95%

17.

PDP (16)

72.434

0,87%

18.

PPPI (3)

60.760

0,73%

19.

Barnas (6)

60.651

0,73%

20.

PDK (20)

54.170

0,65%

21.

PPD (12)

52.700

0,64%

22.

RepublikaN (21)

45.024

0,54%

23.

PNBK (26)

38.817

0,47%

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

24.

Patriot (30)

34.467

0,42%

25.

PMB (18)

33.471

0,40%

26.

Kedaulatan (11)

30.158

0,36%

27.

PPI (14)

28.907

0,35%

28.

PIS (33)

26.981

0,33%

29.

Pelopor (22)

25.992

0,31%

30.

PNI M (15)

25.254

0,30%

31.

PPIB (10)

23.544

0,28%

32.

PKDI (32)

21.407

0,26%

33.

Partai Buruh (44)

20.491

0,25%

34.

Pakar Pangan (17)

19.499

0,24%

35.

PPDI (19)

13.112

0,16%

36.

PSI (43)

11.112

0,13%

37.

PPNUI (42)

10.069

0,12%

38.

Merdeka (41)

9.794

0,12%

39.

PAAS (35)

0,00%

40.

PDA (36)

0,00%

41.

Partai SIRA (37)

0,00%

42.

PRA (38)

0,00%

43.

Partai Aceh (39)

0,00%

44.

PBA (40)

0,00%

Jumlah

8.286.074

100%

Sumber:

http://pemilu.detiknews.com/jumlahsuara

Anda telah memahami berbagai tipe budaya politik dan ciri-cirinya, termasuk budaya

politik masyarakat Indonesia. Dalam konsep politik, budaya partisipan merupakan budaya

politik yang paling ideal bagi masyarakat. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan

warga masyarakat untuk mewujudkan budaya politik partisipan? Bagaimana pula seharus-

nya sikap pemerintah untuk mendukung terciptanya budaya politik partisipan tersebut?

Bentuklah kelompok dengan anggota laki-laki dan perempuan secara merata.

Diskusikan permasalahan tersebut secara kelompok! Tuliskan hasil diskusi kelompok Anda

pada selembar kertas dan presentasikan di depan kelas! Perbaiki hasil diskusi kelompok

Anda sesuai hasil presentasi! Kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai!

C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Pembentukan dan pengembangan budaya politik hanya dapat diciptakan

setelah melalui proses sosialisasi politik yang dapat mewariskan berbagai nilai

politik dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui agen-agen sosialisasi

politik. Hal ini karena budaya politik suatu masyarakat berkembang dan

dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat. Bahkan,

dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-

orientasi dan antarnilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya

kontak-kontak di antara budaya politik bangsa. Proses ini kita kenal dengan

istilah ”sosialisasi politik”. Beberapa hal yang dapat Anda pahami berkaitan

dengan sosialisasi pengembangan budaya politik sebagai berikut.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

1. Pengertian Sosialisasi Politik

Ada beberapa ilmuwan terkemuka yang memberikan pengertian

tentang sosialisasi politik. Beberapa ilmuwan tersebut sebagai berikut.

a. Irvin L. Child

Sosialisasi politik adalah segenap proses individu yang dilahirkan

dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk

mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu

jajaran yang menjadi kebiasaan dan bisa diterima sesuai dengan

standar-standar dari kelompok.

b. Gabriel A. Almond

Sosialisasi politik menunjukkan pada proses ketika sikap-sikap

politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan

juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan

patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada

generasi berikutnya.

Alfian

Menurut Alfian, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam

memahami sosialisasi politik sebagai berikut.

) Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang

berjalan terus-menerus selama peserta itu hidup.

2) Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa

pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi

informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik

secara tegas. Proses dapat berlangsung dalam keluarga, sekolah,

kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak

politik langsung.

d. S.N. Eisentadt

Sosialisasi politik adalah komunikasi dengan dan dipelajari oleh

manusia lain, dengan siapa individu-individu yang secara bertahap

memasuki beberapa jenis relasi-relasi umum.

e. Denis Kavanagh

Sosialisasi politik merupakan suatu proses yang menunjukkan

seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang

politik.

Richard E. Dawson

Richard E. Dawson berpendapat bahwa sosialisasi politik dapat

dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan

pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-

sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka

yang menginjak dewasa.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Sumber:

www.ssffmp.or.id

▼

Gambar 1.10

Aksi sosial yang menunjukkan adanya

sosialisasi politik.

g. David F. Aberle

Sosialisasi politik adalah pola-

pola mengenai aksi sosial, atau

aspek-aspek tingkah laku, y

ang

menanamkan pada individu-

individu tentang beberapa hal

seperti berikut. Keterampilan-

keterampilan (termasuk ilmu

pengetahuan), motif-motif, dan

sikap-sikap yang perlu untuk

menampilkan peranan-peranan

yang terus berkelanjutan se-

panjang kehidupan manusia,

sejauh peranan-p

eranan baru

masih harus terus dipelajari.

(Sumber: www.definisi-pengertian.blogspot.com)

Berdasarkan pengertian sosialisasi politik yang dikemukakan oleh

beberapa ilmuwan tersebut, dapat kita ambil kesimpulan tentang hakikat

sosialisasi politik sebagai berikut.

a. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar

dari pengalaman/pola-pola aksi.

b. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan

kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi,

berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-

nilai), dan sikap-sikap.

Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja

saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi

berlangsung sepanjang hidup.

d. Sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial,

dan baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan

mengenai tingkah laku sosial.

Sosialisasi merupakan proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau

budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Itulah hakikat sosialisasi politik. Jadi, sosialisasi politik mempunyai arti

penting bagi pengembangan budaya politik. Mengapa sosialisasi politik

penting bagi pengembangan budaya politik? Berikut uraian singkatnya.

2. Pentingnya Sosialisasi bagi Pengembangan Budaya Politik

Sosialisasi politik sangat penting bagi pengembangan budaya politik

Mengapa demikian? Hal ini karena melalui sosialisasi politik seorang

individu menjadi tahu bentuk perilaku yang harus ia lakukan di tengah-

tengah masyarakat dan lingkungan budayanya. Melalui proses sosialisasi

politik, individu juga menjadi tahu terhadap kehidupan politik baik

bersifat material maupun immaterial.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Proses sosialisasi politik dapat

dilakukan melalui berbagai macam

sarana atau agen sosialisasi politik.

Beberapa sarana atau agen sosialisasi

politik adalah keluarga, kelompok

bermain, sekolah, pemerintah, media

massa, dan partai politik atau lem-

baga politik lainnya. Dengan adanya

proses sosialisasi, individu dapat

memperoleh ilmu

pengetahuan atau

keterampilan-ket

erampilan yang

dapat dijadikan bekal dalam me-

laksanakan peran politiknya.

Melalui proses sosialisasi, seorang individu juga dapat mendalami

tentang nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam suatu

masyarakat yang sering disebut sebagai ilmu pengetahuan. Selain itu,

melalui proses sosialisasi seorang individu juga dapat belajar tentang segala

hal yang menyangkut kepentingan pribadinya maupun kepentingan or-

ang lain. Dengan demikian, ia akan memperoleh pengertian yang luas

tentang gejala-gejala politik dan masalah-masalah politik yang ada dalam

masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan.

Dari uraian tersebut, dapat kita pahami tentang pentingnya sosialisasi

politik bagi pengembangan budaya politik dalam masyarakat melalui

pemberian bekal kepada individu sebagai warga masyarakat berupa hal-

hal berikut. Nilai-nilai, norma-norma, adat istiadat, ilmu pengetahuan

dan keterampilan, pengertian yang luas tentang gejala-gejala politik dan

masalah-masalah politik yang ada dalam masyarakat, serta kebudayaan

yang bersangkutan. Semua hal yang diperoleh individu dari proses

sosialisasi politik akan berpengaruh terhadap pelaksanaan peranan politik

setiap individu dalam masyarakat. Pelaksanaan peranan politik individu

tersebut akan membentuk dan mengembangkan budaya politik dalam

lingkungan masyarakat setempat.

Dengan memahami pentingnya sosialisasi politik bagi pengembangan

budaya politik suatu masyarakat, mendorong kita untuk lebih memahami

tentang proses dan agen sosialisasi politik. Oleh karena itu, lanjutkan pada

pembahasan berikut.

3. Mekanisme Sosialisasi Budaya Politik

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan

menggunakan sarana atau alat sebagai perantaranya. Bagaimanakah cara

atau proses dalam pelaksanaan sosialisasi politik? Di manakah sosialisasi

politik dapat dilaksanakan? Agar lebih jelas, mari kita pahami satu per

satu.

Sumber:

files-wordpress-com

▼

Gambar 1.11

Sekolah sebagai salah satu sarana proses

sosialisasi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

a. Proses Sosialisasi Budaya Politik

Sosialisasi politik diawali

pada masa kanak-kanak atau

remaja. Berdasarkan hasil riset

David Easton dan Robert Hess,

proses sosialisasi politik meliputi

empat tahap sebagai berikut.

) Pengenalan otoritas melalui

individu tertentu, seperti

orang tua, anak, presiden,

dan polisi.

2) Perkembangan pembedaan

antara otoritas internal dan

yang eksternal, yaitu antara

pejabat swasta dan pejabat

pemerintah.

3) Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal,

seperti kongres (parlemen), Mahkamah Agung, dan pemungutan

suara (pemilu).

4) Perkembangan pembedaan antara situasi-situasi politik dan

mereka yang terlibat dalam aktivitas yang disosialisasikan dengan

institusi-institusi ini.

(Sumber: Hasim M. 2007: 12)

Selain pendapat David Easton dan Robert Hess, Robert Le Vine

(E. Sihotang, tt: 34) juga memberikan pendapatnya tentang cara kerja

atau mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik yang

meliputi tiga cara berikut.

1) Imitasi, proses sosialisasi melalui peniruan terhadap perilaku yang

ditampilkan individu-individu lain. Sosialisasi pada masa kanak-

kanak merupakan hal yang amat penting.

2) Instruksi, mengacu pada proses sosialisasi melalui proses

pembelajaran formal, informal, maupun nonformal.

3) Motivasi, proses sosialisasi yang berkaitan dengan pengalaman

individu.

Dengan dua pendapat tersebut, dapat kita pahami bahwa proses

sosialisasi politik dapat dimulai sejak dini (masih kanak-kanak) hingga

akhir hayat. Proses sosialisasi politik dapat dilaksanakan melalui

pembelajaran formal, informal, dan nonformal. Dengan demikian,

proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai agen atau

tempat sesuai dengan jenis pembelajarannya. Apa sajakah itu? Berikut

uraian singkatnya.

Sumber:

matanews.com

▼

Gambar 1.12

Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui

pengenalan institusi politik, seperti Mahkamah

Agung.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

b. Agen Sosialisasi Budaya Politik

Ada berbagai agen atau tempat dilaksanakannya sosialisasi

politik. Mulai dari lingkungan terdekat dengan anak hingga yang

ada di luar lingkungan anak. Beberapa agen atau tempat dilaksana-

kannya sosialisasi budaya politik seperti berikut.

1) Keluarga (Family)

Wadah penanaman (sosialisasi) nilai-nilai politik yang paling

efisien dan efektif adalah di dalam keluarga. Dimulai dari keluarga

inilah antara orang tua dengan anak, sering terjadi ”

obrolan

”

politik ringan tentang segala hal sehingga tanpa disadari terjadi

transfer pengetahuan dan nilai-nilai politik tertentu yang diserap

oleh si anak. Misalnya, seorang ibu menceritakan kepada anaknya

tentang pentingnya memberikan suara dalam pengambilan

kebijakan bersama. Melalui cerita dari sang ibu, seorang anak

akan selalu mengingat pentingnya memberikan suara dalam

pengambilan kebijakan bersama seperti pemilihan ketua OSIS.

2) Sekolah

Di sekolah melalui pelajaran

civics education

(pendidikan

kewarganegaraan), siswa dan gurunya saling bertukar informasi

dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang

mengandung nilai-nilai politik teoretis maupun praktis. Dengan

demikian, siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang

kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar

dari sudut pandang akademis. Misalnya, guru memberikan

informasi tentang budaya politik bangsa Indonesia pada era Orde

Baru. Dari informasi guru, siswa menjadi tahu bentuk dan ciri

budaya politik Indonesia pada era Orde Baru.

3) Partai Politik

Salah satu fungsi dari partai politik adalah dapat memainkan

peran sebagai sosialisasi politik. Ini berarti partai politik tersebut

setelah merekrut anggota kader maupun simpatisannya secara

periodik maupun pada saat kampanye, mampu menanamkan

nilai-nilai dan norma-norma dari satu generasi ke generasi

berikutnya. Partai politik harus mampu menciptakan ”

image

”

memperjuangkan kepentingan umum agar mendapat dukungan

luas dari masyarakat dan senantiasa dapat memenangkan pemilu.

Partai politik mempunyai beberapa tujuan khusus sebagai berikut.

) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan

pemerintahan.

b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan ber-

masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

4) Peer Group atau Teman Sepermainan (Teman Sebaya)

Peer group

adalah teman-teman sepermainan atau teman sebaya

yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-

teman sepermainan tentu sangat mempengaruhi beberapa tindakan

seorang individu. Dalam hal sosialisasi politik, contoh bentuk

pengaruh

peer group

adalah pandangan teman sepermainan

terhadap seorang tokoh politik atau sebuah partai politik.

Pandangan

peer group

ini bisa mempengaruhi pandangan individu lain.

5) Media Massa

Berita-berita yang dikemas dalam media massa baik audio

visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang

berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak

mempengaruhi perilaku politik setiap individu. Meskipun tidak

memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita

perhatian individu karena sifatnya yang terkadang menarik atau

cenderung ”berlebihan”.

6) Pemerintah

Pemerintah merupakan agen yang mempunyai kepentingan

langsung atas sosialisasi politik. Hal ini karena pemerintah adalah

pelaksana sistem politik dan stabilitasnya. Pemerintah biasanya

melibatkan diri dalam politik pendidikan, yaitu melalui beberapa

mata pelajaran yang ditujukan untuk memperkenalkan siswa

kepada sistem politik negara, pemimpin, lagu kebangsaan, dan

sejenisnya. Pemerintah secara tidak langsung juga melakukan

sosialisasi politik melalui tindakan-tindakannya. Melalui tindakan

pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh. Hal ini

secara otomatis juga mempengaruhi budaya politik individu yang

bersangkutan.

Dalam menjabarkan tujuan khusus pada tiap-tiap partai politik

tidaklah sama. Yang penting, tidak bertentangan dengan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai asas

partai politik.

Fungsi Partai Politik

Apa sajakah fungsi-fungsi politik yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk

menyelenggarakannya? Ada banyak fungsi politik yang menjadi tanggung jawab partai

politik untuk menjalankannya. Secara umum, fungsi-fungsi tersebut seperti berikut.

Sarana Komunikasi Politik

Yang dimaksud fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik adalah

partai politik menjalankan tugas menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi

masyarakat kepada pemerintah. Langkah-langkah yang ditempuh partai politik dalam

menjalankan fungsi ini seperti berikut.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Partai politik menampung pendapat-pendapat dan aspirasi-aspirasi yang datang

dari masyarakat.

Partai politik menggabungkan pendapat-pendapat dan aspirasi masyarakat yang

senada.

Selanjutnya, partai politik merumuskan pendapat-pendapat atau aspirasi-aspirasi

masyarakat sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan tersebut dimasukkan

dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah

agar dijadikan kebijakan publik (

public policy

Sarana Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai upaya pemasyarakatan politik agar

dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Usaha sosialisasi politik berkaitan

erat dengan usaha partai politik untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan

dalam pemilihan umum. Dalam usaha menguasai pemerintahan, partai politik harus

memperoleh dukungan seluas mungkin. Oleh karena itu, partai politik berusaha

menciptakan

”image”

kepada masyarakat luas bahwa ia memperjuangkan kepentingan

umum. Itulah upaya sosialisasi politik yang dapat dilakukan oleh partai politik.

Bentuk sosialisasi politik lain yang dapat dilakukan oleh partai politik seperti

berikut. Partai politik berusaha mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang

sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan

diri sendiri di bawah kepentingan nasional. Selain itu, partai politik juga berupaya

memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

Proses sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan

ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, dan kursus penataran. Biasanya proses

sosialisasi berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan berkesinambungan.

Ibaratnya, sosialisasi berjalan berangsur-angsur sejak kanak-kanak sampai dewasa.

Sarana Rekrutmen Politik

Partai politik mempunyai tanggung jawab melaksanakan rekrutmen politik. Artinya,

partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut

aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dalam pengertian ini berarti partai

politik turut serta memperluas partisipasi politik dalam masyarakat. Usaha rekrutmen

politik ini dapat dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi (pendekatan), dan

menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang akan menggantikan

pemimpin lama pada masa mendatang.

Sarana Pengatur Konflik

Dalam kehidupan demokrasi, terjadinya gejolak-gejolak sosial seperti persaingan

dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan satu hal yang wajar terjadi.

Mengapa demikian? Alasannya, dalam kehidupan demokrasi terdapat jaminan ke-

bebasan untuk berpendapat dan berorganisasi. Dalam hal berpendapat dan

berorganisasi, setiap orang mempunyai pandangan masing-masing yang berbeda

antara orang yang satu dengan orang yang lain. Perbedaan itulah yang kadang menjadi

penyebab timbulnya persaingan dan berkembang menjadi konflik (masalah).

Jika sudah demikian, partai politik segera menjalankan fungsinya sebagai

pengatur konflik. Partai politik berusaha menyelesaikan konflik secara damai dan

berusaha menjadi penengah yang bersifat netral.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Sarana Artikulasi Kepentingan

Fungsi partai politik sebagai sarana artikulasi politik maksudnya adalah partai

politik bertugas menyatakan kepentingan warga masyarakat kepada pemerintah dan

badan-badan politik yang lebih tinggi. Contoh bentuk artikulasi kepentingan yang

dilakukan oleh partai politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada

anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintahan, atau dalam masyarakat

tradisional kepada kepala desa atau kepala suku.

Sarana Agregasi Kepentingan

Dalam fungsi ini, tugas partai politik adalah merumuskan program politik yang

mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan dari partai-partai politik yang ada dalam

pemerintahan dan menyampaikannya kepada badan legislatif. Selain itu, partai politik

juga melakukan tawar-menawar dengan calon-calon pejabat pemerintah yang diajukan

dalam bentuk penawaran pemberian dukungan bagi calon-calon pejabat pemerintah

dengan imbalan pemenuhan kepentingan-kepentingan partai politik.

Itulah fungsi-fungsi yang secara umum menjadi tanggung jawab

partai politik. Berkaitan dengan fungsi partai politik ini, dalam

undang-undang tentang partai politik ditegaskan sebagai berikut.

Partai politik berfungsi sebagai sarana:

1) pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi

warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan

bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;

3) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat

dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;

4) partisipasi politik warga negara Indonesia; dan

5) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui

mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan

keadilan gender.

Banyaknya fungsi partai politik tersebut menunjukkan bahwa

partai politik tidak dapat dibentuk secara asal-asalan. Akan tetapi,

ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dan dibentuk sesuai

dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Oleh karena itu, sosialisasi politik berkaitan dengan partai

politik. Selain itu, sosialisasi politik juga berkaitan dengan komunikasi

politik. Untuk mengetahui kaitan antara sosialisasi politik dengan

komunikasi politik, Anda dapat menyimak uraian berikut.

Sosialisasi Politik dan Komunikasi Politik

Menurut Hyman, sosialisasi politik merupakan suatu proses

belajar yang kontinyu yang melibatkan baik belajar secara emosional

maupun indoktrinasi politik yang nyata dan dimediasi (sarana

komunikasi) oleh segala partisipasi dan pengalaman individu yang

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

menjalaninya. Hal ini menunjukkan betapa besar peranan komunikasi

politik dalam proses sosialisasi politik di tengah masyarakat. Dengan

demikian, segala aktivitas komunikasi politik berfungsi pula sebagai

suatu proses sosialisasi bagi anggota masyarakat yang terlibat baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas komunikasi

politik tersebut.

Dalam suatu sistem politik

negara, fungsi sosialisasi me-

nunjukkan bahwa semua sistem

politik cenderung berusaha

mengekalkan kultur dan struktur

mereka sepanjang waktu. Hal ini

dilakukan terutama melalui cara

pengaruh struktur-struktur primer

dan sekunder yang dilalui oleh

anggota muda masyarakat dalam

proses pendewasaan mereka.

Di dalam realitas kehidupan masyarakat, pola-pola sosialisasi

politik juga mengalami perubahan seperti juga berubahnya struktur

dan kultur politik. Perubahan-perubahan tersebut menyangkut pula

soal perbedaan tingkat keterlibatan dan derajat perubahan dalam

subsistem masyarakat yang beraneka ragam.

Pada sisi lain, sosialisasi politik merupakan proses induksi ke

dalam suatu kultur politik yang dimiliki oleh sistem politik yang

dimaksud. Hasil akhir proses ini adalah seperangkat sikap mental,

kognisi (pengetahuan), standar nilai-nilai, dan perasaan-perasaan

terhadap sistem politik dan aneka perannya, serta peran yang berlaku.

Hasil proses tersebut juga mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai

yang mempengaruhi, serta perasaan mengenai masukan tentang

tuntutan dan klaim terhadap sistem, dan

output

otoritasnya.

Sumber:

www.sman1gadingrejo.net

▼

Gambar 1.13

Komunikasi politik sangat berperan dalam

proses sosialisasi politik.

Partai politik merupakan salah satu agen sosialisasi budaya politik. Hal ini meng-

ingatkan kita tentang pentingnya partai politik dalam negara demokrasi. Tahukah Anda

fungsi partai politik dalam negara demokrasi? Coba sekarang Anda identifikasi berbagai

fungsi partai politik dalam negara demokrasi!

Tuliskan hasil identifikasi Anda pada selembar kertas dan presentasikan hasilnya di

depan kelas. Selanjutnya, kumpulkan hasil identifikasi yang telah Anda presentasikan

kepada guru untuk dinilai!

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

D. Peran Serta dalam Budaya Partisipan

Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh karena itu, setiap warga

masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan budaya

demokrasi atau partisipan dalam berbagai lingkungan kehidupan.

Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan cara berperan aktif dalam

kehidupan politik, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun

bangsa dan negara. Sebelum sampai pada bentuk peran aktif warga negara

dalam budaya politik di berbagai lingkungan kehidupannya, perlu Anda

pahami tentang partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik

masyarakat berikut ini.

1. Pengertian Partisipasi Politik

Berbicara tentang partisipasi politik, tidak lepas dari konteks negara

yang menunjukkan warga negara itu hidup dan bertempat tinggal. Dengan

demikian, pembicaraan tentang partisipasi politik akan menyinggung pula

sistem politik dan negara yang bersangkutan. Dengan orientasi semacam

itu berbagai sarjana ilmu politik, khususnya yang lebih menekankan pada

aspek kekuasaan negara, memandang negara merupakan integrasi dari

kekuasaan politik, serta merupakan organisasi pokok kekuasaan politik.

Selain itu, para ahli tersebut juga berpendirian bahwa negara merupakan

alat (

agency

) masyarakat yang mempunyai kekuasaan tersebut untuk

mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat serta

menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.

Dalam pergaulan yang makin kompleks, sudah sewajarnya manusia

tetap mengharapkan terciptanya suatu kehidupan dalam suasana kerja

sama yang harmonis. Namun demikian, suatu hal yang barangkali tidak

mungkin dapat dihindari, bahwa seiring dengan keinginan setiap manusia

untuk menikmati kehidupan yang harmonis tersebut, dalam praktiknya

sekaligus terdapat kecenderungan untuk hidup dalam suasana anta-

gonistis dan penuh pertentangan.

Adanya kenyataan pergaulan yang mencerminkan dua pola hubung-

an ekstrem tersebut, yaitu keharmonisan hidup dan suasana antagonistis.

Hal itu mengakibatkan negara sebagai ikatan komunal manusia tertinggi

merupakan suatu organisasi yang seharusnya mampu dan dapat

memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua individu ataupun

golongan lain di bawahnya. Dengan demikian, akan tercipta suatu

keselarasan hidup bersama.

Dalam kaitannya dengan peran yang seharusnya dimainkan negara

tersebut, menurut pendapat umum negara menerapkan cara-cara dan

batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan

bersama, baik oleh individu dan golongan atau asosiasi, maupun oleh

negara itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa negara dapat dan

seharusnya mampu mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan

sosial anggota masyarakatnya ke arah tujuan bersama.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Kekuasaan politik tidak hanya

meliputi kekuasaan untuk memaksa-

kan ketaatan warga masyarakatnya,

tetapi juga menyangkut pengendali-

an warga masyarakat tersebut untuk

mempengaruhi tindakan aktivitas

negara di bidang administrasi,

legislatif, dan yudikatif. Dengan

demikian, anggota masyarakat suatu

negara mempunyai hak-hak tertentu

yang juga harus diperhatikan oleh

negara melalui aktivitas pemerintah-

annya.

Dalam hubungannya dengan

hak-hak ini, George Jellinek pernah

mengajukan pembagian hak-hak ini

berdasarkan dua tolok ukur, yaitu

pembedaan antara hak aktif dan hak

pasif, serta hak positif dan negatif.

Dengan hak aktif, seorang warga

masyarakat memperoleh kesempat-

an untuk ikut serta secara aktif, baik

langsung maupun tidak langsung

dalam mengatur dan menyelenggara-

kan negara. Adapun dengan hak pasif

yang dimilikinya, seorang warga

masyarakat bisa dipilih, ditunjuk,

ataupun diangkat untuk melaksana-

kan tugas-tugas kenegaraan.

Sementara itu dengan hak positif yang melekat padanya, warga

masyarakat akan menerima sesuatu dari negara dan pemerintahnya. Adapun

dengan hak negatif yang dimilikinya, seorang warga masyarakat harus rela

mengorbankan sesuatu untuk negara dan pemerintahnya. Dengan demikian,

tidak hanya negara atau pemerintah yang mempunyai hak-hak tertentu

terhadap anggota masyarakatnya, tetapi warga masyarakat juga

mempunyai hak terhadap negaranya. Selain hak, setiap warga masyarakat

juga mempunyai kewajiban-kewajiban seperti pemerintah yang

mengemban kewajiban-kewajiban terhadap warga masyarakatnya. Salah

satu hak sekaligus kewajiban setiap anggota masyarakat yang erat hubung-

annya dengan hak aktif masyarakat adalah partisipasi politik. Partisipasi

politik dapat diartikan sebagai usaha terorganisasi dari para warga negara

untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.

Sumber:

http//:www.bangakbar.com

▼

Gambar 1.14

Anggota masyarakat mempunyai hak yang

harus diperhatikan oleh negara.

Sumber:

www.suduthati-tunjung.blogspot.com

▼

Gambar 1.15

Memberikan suara dalam pemilu merupakan

contoh hak pasif warga negara Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

2. Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat

Hak untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik, baik yang

diwujudkan dalam usaha-usaha pembuatan keputusan politik, pemberian

suara ataupun hak untuk menduduki jabatan pemerintahan, dalam

kenyataannya hanya bisa dinikmati oleh sekelompok kecil atau minoritas

warga negara saja. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa elite yang

mengendalikan kekuasaan tersebut tidak sama di setiap negara, bahkan

bervariasi. Sejarah telah mencatat bahwa di negara-negara tertentu ada

yang memakai orang kaya sebagai standar elite, sementara di negara-

negara lainnya lebih suka menggunakan keturunan terpandang, militer,

dan lain sebagainya sebagai standar.

Jika elite yang berkuasa tersebut

bisa menempatkan diri dan berfungsi

secara proporsional, barangkali tidak

akan menimbulkan permasalahan

yang berarti. Akan tetapi, yang

seringkali menimbulkan masalah

serius adalah adanya kecenderungan

kelompok elite untuk menolak atau

paling tidak membatasi kesempatan

warga masyarakatnya untuk ber-

partisipasi dalam masalah-masalah

politik. Hal ini umumnya berlang-

sung di negara-negara sedang ber-

kembang.

Banyak alasan yang digunakan

untuk membatasi partisipasi politik.

Beberapa alasan y

ang umumnya

digunakan sebagai b

erikut.

Pertama

dianggap bahwa akibat-akibat yang

timbul dari keinginan untuk ber-

partisipasi tersebut hanya akan

mengacaukan integritas nasional.

Kedua

, dianggap bahwa akibat-

akibat keinginan berpartisipasi bisa

mendatangkan suatu kerusuhan-

kerusuhan dalam negara.

Berkaitan dengan partisipasi

politik, Gabriel A. Almond meng-

ungkapkan secara garis besar bentuk-

bentuk partisipasi politik yang pernah

digunakan di berbagai negara. Dari

berbagai bentuk yang sempat di-

inventarisasi, kemudian diklas

ifikasi-

Sumber:

i223-photobucket-com

▼

Gambar 1.16

Militer dapat dijadikan sebagai standar elite

yang mengendalikan kekuasaan.

Sumber:

http lifeinlegacy com

▼

Gambar 1.17

Gabriel A. Almond

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

kan dalam dua pola yang umum sifatnya, yaitu pola konvensional sebagai

suatu bentuk partisipasi politik yang dianggap umum berlangsung dalam

demokrasi modern, serta pola partisipasi politik nonkonvensional,

merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama.

Menurut Gabriel A. Almond, bentuk partisipasi politik yang sudah

dianggap sebagai bentuk normal atau yang sudah umum dalam demokrasi

modern adalah aktivitas pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan

kampanye, bergabung dalam kelompok kepentingan, ataupun melaksana-

kan komunikasi individual dengan pejabat-pejabat politik maupun ad-

ministratif. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional meliputi pengajuan

petisi, demonstrasi, konfrontasi, mogok, tindak kekerasan terhadap harta

benda ataupun manusia, dan perang gerilya ataupun revolusi.

Menurut David F. Roth dan Frank L. Wilson, bentuk partisipasi politik

masyarakat dapat digambarkan seperti berikut.

Yang termasuk golongan aktivis sebagai berikut.

–

Pejabat partai sepenuh waktu.

–

Pemimpin partai/kelompok kepentingan.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Yang termasuk golongan partisipan sebagai berikut.

–

Anggota aktif dari partai/kelompok kepentingan.

–

Orang yang aktif dalam proyek-proyek sosial.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bentuk kegiatan golongan pengamat seperti berikut.

–

Menghadiri rapat umum.

–

Anggota partai/kelompok kepentingan.

–

Membicarakan masalah politik.

–

Mengikuti perkembangan politik.

–

Memberikan suara dalam pemilu.

–

Anggota partai/kelompok kepentingan.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Yang termasuk golongan apolitis sebagai berikut.

–

Orang yang mengetahui politik, tetapi tidak mau ikut berpartisipasi.

–

Orang yang betul-betul tidak mengetahui politik.

Aktivis

Partisipan

Pengamat

Orang yang apolitis

Sumber:

Dokumen Penerbit

▼

Gambar 1.18

Bagan bentuk partisipasi politik.

2. Peran Aktif dalam Budaya Politik di Berbagai Lingkungan

Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam budaya politik di

berbagai lingkungan kehidupannya. Misalnya di lingkungan keluarga,

sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Contoh bentuk peran aktif

warga negara dalam kehidupan politik di berbagai lingkungan kehidupan

tersebut seperti berikut.

a. Di Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah lingkungan masyarakat yang terkecil. Dalam

keluargalah seorang anak pertama kali mendapat ilmu pengetahuan

tentang nilai, norma, dan pola perilaku pendidikan awal dalam proses

sosialisasi politik. Peran aktif dalam budaya politik di keluarga dapat

dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti berikut.

) Menghormati peran ayah sebagai kepala keluarga sesuai dengan

kedudukan, kewenangan, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

2) Memahami hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

3) Ikut serta dalam musyawarah keluarga.

4) Memasang atribut kenegaraan pada hari besar nasional. Misalnya,

memasang bendera pada hari kemerdekaan Republik Indonesia.

5) Membaca dan mengikuti berbagai berita di media massa dan

elektronik.

b. Di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah lingkungan kedua bagi anak setelah keluarga. Di

lingkungan sekolah bentuk partisipasi budaya politik dapat ditunjuk-

kan oleh siswa dengan bersikap dan berperilaku sesuai dengan tata

tertib atau peraturan-peraturan sekolah. Selain itu, peran aktif siswa

dalam budaya politik di lingkungan sekolah dapat ditunjukkan secara

nyata dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut.

) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan ketua kelas maupun

ketua OSIS, mulai dari proses pencalonan, seleksi, kampanye,

penyampaian visi dan misi, sampai dengan pemungutan suara,

serta penghitungan suara. Misalnya, ikut mencalonkan diri

sebagai ketua kelas atau ketua OSIS, menjadi tim seleksi atau tim

sukses, mempersiapkan dan mengikuti kampanye, mendengarkan

dan menanggapi penyampaian visi dan misi, memberikan

dukungan suara dalam pemungutan suara, serta menyaksikan

penghitungan suara dan pelantikan pengurus OSIS terpilih.

2) Memberikan masukan-masukan dalam proses pembuatan

anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam setiap kegiat-

an yang diikuti.

3) Mengikuti forum-forum diskusi atau musyawarah di sekolah.

4) Membuat artikel tentang aspirasi siswa dalam kegiatan politik di

sekolah.

Di Lingkungan Masyarakat

Setiap individu adalah warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap

individu harus turut berperan aktif dalam budaya politik di lingkungan

masyarakat setempat. Bagaimanakah caranya? Bagi para generasi

muda, bentuk peran aktif dalam budaya politik dapat diwujudkan

dalam bentuk kegiatan-kegiatan berikut.

) Ikut aktif dalam kegiatan karang taruna, organisasi pemuda,

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi masyarakat

lainnya.

2) Menjadi partisipan atau simpatisan partai-partai politik dan

organisasi kemasyarakatan yang memiliki potensi dan kapasitas

di bidang politik. Misalnya, menjadi pengurus atau anggota

Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Ansor, Nasyiatul Aisyiah,

Pemuda Marhaen, dan Pemuda Katolik.

3) Berpartisipasi dalam forum warga.

4) Turut serta dalam pemilihan ketua RT, RW, dan kepala desa.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

d. Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Generasi muda adalah harapan bangsa yang kelak akan meng-

gantikan dan mengatur kehidupan politik negara Indonesia. Oleh

karena itu, generasi muda harus membiasakan diri berperan aktif

dalam budaya politik di lingkungan kehidupan berbangsa dan ber-

negara. Bagaimanakah bentuknya? Bentuk partisipasi generasi muda

dalam budaya politik di lingkungan bangsa dan negara dapat

diwujudkan dalam bentuk kegiatan berikut.

) Menjadi anggota aktif dalam partai politik.

2) Menyaksikan atau mengikuti debat politik antarelite politik

melalui berbagai media.

3) Mengikuti kampanye pemilihan umum.

4) Ikut aksi unjuk rasa dengan damai.

5) Memberikan suara dalam pemilihan umum untuk memilih

bupati/wali kota, anggota DPRD, DPR RI, dan presiden.

Itulah contoh bentuk peran aktif warga negara Indonesia dalam

budaya politik. Dengan membiasakan peran aktif dalam budaya politik

berarti telah ikut berperan serta dalam pembangunan politik yang

demokratis untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengertian Partisipasi Politik

Untuk memahami pengertian partisipasi politik, berikut ada beberapa pengertian yang

dikemukakan oleh para ilmuwan. Coba Anda perhatikan.

Miriam Budiardjo

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut

serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara,

dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (

public

policy

Ramlan Surbakti

Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan

segala keputusan menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi politik berarti

keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam

mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Kevin R. Hardwick

Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi

dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan

mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-

kepentingan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan pengertian partisipasi

politik sebagai berikut. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara

baik secara individu maupun secara kolektif, atas dasar keinginan sendiri maupun atas

dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan

diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Budaya politik adalah perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok

masyarakat, bangsa atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan

kegiatan-kegiatan politik kenegaraan.

Tipe budaya politik berdasarkan sikap yang ditunjukkan meliputi budaya politik militan

dan budaya politik toleransi.

Tipe budaya politik berdasarkan sikap terhadap tradisi dan perubahan meliputi budaya

politik yang memiliki sikap mental absolut dan budaya politik yang memiliki sikap

mental akomodatif.

Tipe budaya politik berdasarkan orientasi politiknya sebagai berikut.

Budaya politik parokial

(parochial political culture

Budaya politik kaula

(subject political culture)

Budaya politik partisipan

(participant political culture)

Menurut Almond dan Verba, ketiga tipe (partisipan, parokial, dan subjek) tervariasi

ke dalam tiga bentuk budaya politik sebagai berikut.

Budaya politik parokial-subjek (

the parochial-subject culture

Budaya politik subjek-partisipan (

the subject-participant culture

Budaya politik parokial-partisipan (

the parochial-prticipant culture

Semua hak

dan

kewajiban

anggota

keluarga

terpenuhi.

Merasakan

menjadi

publik figur.

. . . .

Anda telah memahami berbagai bentuk peran aktif dalam budaya demokrasi yang

dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia. Nah, dari berbagai bentuk partisipasi politik

tersebut, manakah bentuk partisipasi politik yang sudah Anda laksanakan? Di lingkungan

kehidupan mana sajakah itu? Manfaat apa yang Anda peroleh? Coba Anda identifikasi!

Tuliskan hasil identifikasi Anda tersebut dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah

ini! Selanjutnya, presentasikan di depan kelas, perbaiki berdasarkan hasil presentasi, dan

kumpulkan hasil akhirnya kepada guru untuk dinilai!

Di Lingkungan *)

No.

Bentuk Partisipasi

Keluarga Sekolah Masyarakat Negara

Manfaat

Politik

1. Memahami hak

dan kewajiban

setiap anggota

keluarga.

✔

–––

2. Menjadi kandidat

ketua OSIS.

–

✔

––

3. . . . .

. . . .

Keterangan *):

Berilah tanda (

✔

) sesuai dengan bentuk partisipasi politik yang sudah Anda laksanakan.

Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI

Budaya politik masyarakat Indonesia saat ini dapat dikatakan bertipe subjek-partisipan,

yaitu budaya politik yang merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek

(pemerintahan yang sentralistik) menuju budaya partisipan (demokratis).

Beberapa agen atau tempat dilaksanakannya sosialisasi budaya politik seperti keluarga,

sekolah, dan partai politik.

Fungsi partai politik sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen

politik, pengatur konflik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan.

Sosialisasi budaya politik juga dapat dilaksanakan pada kelompok pergaulan,

lingkungan kerja, dan media massa, peristiwa sejarah yang berlangsung, seminar, dialog,

atau debat yang disiarkan kepada masyarakat melalui tokoh-tokoh politik. Sudah pernahkah

Anda merasakan sosialisasi politik melalui media massa? Bagaimanakah bentuknya?

Coba Anda renungkan!

Jawablah dengan tepat!

1 . Jelaskan pengertian budaya politik secara umum!

. Sebutkan ciri budaya parokial!

3 . Mengapa membangun demokrasi dalam budaya politik parokial sangat sulit?

4 . Jelaskan maksud budaya politik parokial-partisipan!

5 . Sebutkan ciri-ciri budaya politik kaula!

6 . Sebutkan ciri-ciri budaya politik partisipan!

7. Bagaimanakah gambaran sementara budaya politik menurut Rusadi

Kantaprawira?

8 . Jelaskan fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik!

9 . Apa maksudnya bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi?

10. Mengapa dalam upaya pengembangan budaya politik sangat diperlukan

adanya sosialisasi politik?